muhammadakhyar:

APBN Jebol?

Kompas, 30 Maret 2012

Penolakan di DPR dilakukan Fraksi PDI-P. PDI-P menolak alasan pemerintah bahwa APBN akan jebol apabila subsidi BBM tidak dikurangi. Artinya, harga premium dan solar tetap Rp 4.500 per liter seperti sekarang.

Pemerintah dalam rapat di DPR, 8 Maret 2012, menyebutkan, apabila tidak dikurangi, subsidi BBM akan melonjak dari Rp 123,6 triliun seperti direncanakan dalam APBN 2012 menjadi Rp 178,7 triliun dengan asumsi volume BBM yang disubsidi besarnya 40 juta kiloliter.

Subsidi untuk listrik akan menjadi Rp 93 triliun. Asumsinya, harga rata-rata minyak Indonesian Crude Price 105 dollar AS per barrel, sementara asumsi dalam APBN 2012 harganya 90 dollar AS. Karena itu, pemerintah mengajukan usulan perubahan APBN 2012.

Subsidi energi besarnya Rp 225 triliun, di antaranya Rp 137,4 triliun untuk BBM (premium dan solar) serta gas untuk tabung 3 kilogram. Di dalam komponen subsidi itu juga ada kompensasi kenaikan harga BBM dan subsidi untuk listrik Rp 65 triliun.

Anggota DPR dari PDI-P dan Direktur Megawati Institute, Arif Buimanta, menolak klaim pemerintah bahwa, tanpa menurunkan subsidi BBM, APBN akan jebol. Dengan mengolah Nota Keuangan dan RAPBN Perubahan (RAPBN-P) 2012 serta jawaban pemerintah dalam rapat kerja dengan DPR pada 12 Maret 2012 memakai asumsi pemerintah bahwa harga BBM tetap dan volume BBM 40 juta kiloliter, ini berarti butuh tambahan subsidi Rp 55,1 triliun.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012, pemerintah menyebut akan mendapat kenaikan tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 54 triliun. Pemerintah juga mendapat tambahan dari pajak perdagangan internasional sebesar Rp 5 triliun. Total tambahan pendapatan adalah Rp 55,1 triliun. Setelah dikurangi kebutuhan tambahan subsidi, pemerintah masih memiliki sisa anggaran Rp 3,9 triliun.

Karena itu, menurut Arif, APBN jebol bukan karena subsidi BBM yang hanya Rp 55 triliun apabila harga BBM tetap Rp 4.500 per liter. APBN akan jebol karena ada tambahan pengeluaran untuk cost recovery migas, subsidi listrik untuk PLN, dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang mencapai Rp 106,3 triliun.

Selain itu, hal ini juga karena pemerintah mengusulkan penurunan penerimaan pajak Rp 25,8 trilun dan PNBP dari gas Rp 6,1 triliun.

Dengan alasan di atas, kenaikan harga eceran BBM saat ini kurang akuntabel karena diduga terdapat konflik kepentingan pemerintah, terutama menyangkut cost recovery dan pemberian BLSM.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra dan anggota Badan Anggaran DPR, Sadar Subagyo, juga meragukan APBN 2012 akan jebol jika harga eceran BBM tidak dinaikkan, seperti klaim pemerintah.

Usulan RAPBN-P 2012 didasarkan pada asumsi harga Indonesian Crude Price (patokan harga minyak yang iimpor Indonesia dan nilainya ditentukan Pertamina) naik dari 90 dollar AS menjadi 105 dollar AS, produksi minyak (lifting) dari 950.000 barrel menjadi 930.000 barrel per hari, dan kurs rupiah dari Rp 8.800 menjadi Rp 9.000 per dollar AS. Usulan lain, meski tak disebut eksplisit, harga eceran BBM naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter.

Menurut Sadar, yang menarik dicermati adalah besarnya subsidi listrik dalam RAPBN-P, yaitu naik Rp 45 triliun menjadi Rp 93 triliun (lihat tabel Opsi Perubahan RAPBN-P 2012). ”Pemakaian solar untuk pembangkitan listrik oleh PLN dalam APBN 2012 turun menjadi 2,3 juta kiloliter dari 4,7 juta kiloliter pada APBN 2011. Namun, subsidinya malah naik 100 persen,” kata Sadar.

Penelisikan lebih jauh melalui laporan APBN dan usulan RAPBN-P 2012 pada struktur biaya listrik PLN yang memonopoli penyediaan listrik selama ini, menurut Sadar, memperlihatkan perbandingan antara pendapatan bersih perusahaan dengan kewajiban membayar utang (debt service coverage ratio)

PLN dalam APBN 2012 jauh di bawah nilai ideal 3 apabila tidak ditolong.

Secara keseluruhan, keuangan PLN minus Rp 35,72 triliun; terdiri dari pendapatan bersih minus Rp 17,25 triliun ditambah kewajiban membayar utang Rp 18,47 triliun.

”Jika tidak ditolong, PLN akan bangkrut. Bukan APBN yang jebol,” kata Sadar.

Hitungan tersebut, menurut Sadar, menjelaskan mengapa dalam RAPBN-P 2012 pemerintah sangat ingin menaikkan harga eceran BBM. Ditambah perubahan asumsi makro, pemasukan total akan menjadi Rp 107 triliun. Dana itu digunakan untuk menolong PLN Rp 43 triliun, BLSM Rp 30,6 triliun, dan sisanya untuk penyesuaian dana pendidikan, cadangan risiko volume konsumsi BBM, serta pembangunan infrastruktur.

Dalam rapat Badan Anggaran dengan pemerintah, Rabu (28/3), disepakati dana BLSM menjadi Rp 17,08 triliun, bantuan pembangunan infrastruktur perdesaan Rp 7,88 triliun, dan tambahan anggaran program Keluarga Harapan Rp 591,5 miliar (Kompas, 29/3).

Di antara yang setuju harga eceran BBM naik adalah ekonom Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu. Alasannya, kenaikan harga dibutuhkan agar sebagian anggaran subsidi bisa dihemat sehingga ada pos anggaran riil yang dapat dialihkan ke proyek lebih konkret, terutama pembangunan transportasi umum yang andal dan layak.

Syaratnya, pemerintah harus menghemat dan mengurangi defisit anggaran. Caranya, menekan biaya yang tidak dapat dikontrol, terutama subsidi BBM dan listrik. Penghematan dibutuhkan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia.

Hasil bersih pengelolaan (net impact) minyak dan gas pada neraca pemerintah sudah negatif sebesar Rp 26,7 triliun. Penyebabnya, hasil penjualan migas dan penerimaan dari pajak berbasis migas tidak dapat menutup luapan belanja negara di sektor migas, terutama karena subsidi listrik melonjak dari Rp 44,9 triliun ke Rp 93,1 triliun.

Kondisi ini akan terus terjadi, setidaknya sampai proyek pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt tuntas hingga lima tahun ke depan. ”Setidaknya (setelah proyek itu selesai) biaya produksi listrik akan turun karena bahan bakarnya lebih rendah dari bahan bakar minyak,” tutur Anggito.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji saat ditemui di Jakarta, Senin (26/3) menyebutkan, kontribusi BBM dalam bauran kombinasi energi pembangkit listrik saat ini mencapai 23 persen. Selebihnya, listrik sudah dibangkitkan batubara, gas, air, dan tenaga panas bumi.

”Penggunaan BBM merupakan salah satu indikator tingginya subsidi listrik yang disampaikan dalam APBN Perubahan 2012 ini,” tutur Nur Pamudji.

(NMP/OIN)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s