MEMBANGUN ITB DENGAN HATI Menuju Masyarakat Kesetiakawanan Intelektual dalam Sebuah “Corporate University” Episode 1

1.Fenomena ITB menjadi BHMN sebagai Penanda Zaman

Ketika Peraturan Pemerintah tentang alih status ITB menjadi Badan Hukum ditandatangani, sebuah penanda zaman sedang dituliskan. Sejak kian bergesernya era Industri ke era Informasi, perubahan yang cepat semakin melanda dunia, Termasuk didalamnya pergeseran peran negara sebagai “penjamin kesejahteraan rakyat (Welfare State)” khususnya dalam bidang pendidikan. Pada dasarnya, negara bukan “sole-provider”, memonopoli penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial. Kapasitas negara semakin terbatas, dan mulai harus berbagi peran dengan swasta untuk terjun ke dalam sektor publikkarena kelebihannya dalam inovasi teknologi dan organisasi. Memasukkan unsur kompetisi pada segmen-segmen yang semula menjadi monopoli negara pun semakin menjadi hal yang krusial1. Dan salah satu pertimbangan menjadikan ITB (dan beberapa perguruan tinggi lain) sebagai badan hukum adalah negara merasa tidak mampu mensubsidi ITB, dan mempersilakannya untuk mencari alternatif sumber pendanaannya sendiri.

Isu semakin menguatnya peran dan manajemen swasta dalam menggeser peran negara dan manajemen birokrasi sebenarnya telah muncul sejak tahun 1980-an. Pada masa itu, konsep “Welfare State” (yang didefinisikan sebagai “pemerintah yang menghabiskan dana untuk membantu melindungi warga dan menjamin kesejahteraan sosial mereka) telah mengalami “Privatisasi” di banyak tempat dan akan menjadi trend di tahun 2000-an (Naisbitt:1986). Dan sekarang, sektor-sektor publik dituntut semakin baik dalam pelayanan, dengan memasukkan semangat kewirausahaan, seperti semangat kompetisi, beriorientasi pada hasil, dan berorientasi pada pasar (Osborne:1992). Maka, alih status dari institusi negara (PTN) menjadi badan hukum (BHMN), adalah sebuah keniscayaan zaman globaluntuk ITB. Semangat awal ITB-BHMN adalah otonomi pengelolaan demi meningkatkan kualitas selaku institusi akademis dan memperbaiki kesejahteraan civitasnya (academic excellence for prosperity). Bahkan dengan optimis, Pimpinan ITB-BHMN mengagendakan dalam tempo 6 tahun, ITB telah mampu memasuki fase “pursuit of excellence” (Percepatan Keunggulan).

Tetapi setelah 3 tahun berjalan, sandungan mulai muncul. Yang terakhir adalah semaraknya protes elemen masyarakat akan “jalur khusus seleksi masuk mahasiswa” yang berkembang menjadi penolakan terhadap usaha “komersialisasi pendidikan”

Kekhawatiran masyarakat itu memang sangat beralasan, mengingat pendidikan adalah hak mendasar bagi setiap orang, tidak musti terkait dengan dana yang dipunyai orang itu. Bahkan dalam fiqh Islam, seorang ustadz (guru) dilarang memungut biaya dari murid-muridnya, dan kesejahteraan para ustadz itu dijamin oleh lembaga “Baitul Mal” 2.
Masih banyak negara-negara di Timur Tengah yang menjalankan prinsip ini. Tidak terbatas di dunia Islam, di beberapa negara Eropa, seperti Jerman atau Perancis beberapa waktu lalu, menerapkan prinsip pembebasan biaya pendidikan bagi masyarakatnya, sampai ke
jenjang pendidikan tinggi. Bahkan di Amerika Serikat yang kapitalis sekalipun, negara masih memberikan dana-dana riset yang cukup besar bagi universitas-universitasnya. Maka dibalik optimisme kemandirian penyelenggaraan organisasi sebagai sebuah badan hukum otonom, tersirat pertanyaan besar: mampukah ITB bertahan sendiri tanpa dukungan (biaya) dari pemerintah?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s